Rabu, 06 Februari 2013

Pemilihan Umum Tahun 1971



Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politiktertentu] Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
Pengertian partai politik
1.     Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
2.     R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3.     Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4.     Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Sistem kepartaian
Tanggal pelaksanaan pemilu seharusnya diselenggarakan selambat-lambatnya 6 Juli 1968, namun Pejabat Presiden Suharto kemudian menyatakan pemilu tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru. Dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 1971 pemilu pertama kali pada masa orde baru berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa “Orde Baru” memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari “Orde Lama” ke “Orde Baru.” Seharusnya berdasarkan Ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional).
Sistem pemilu yang digunakan: Representasi Proporsional Daftar
Sistem pemilu yang digunakan pada pemilu tahun 1971 adalah sistem peoporsional,: Sejumlah bentuk RP Daftar diterapkan di sekitar 70 negara. Semua bentuk RP memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
·         Partai memberikan daftar kandidat yang sama jumlahnya dengan kursi yang tersedia di daerah pemilihan.
·         Para pemilih memilih untuk satu partai. Jumlah kursi yang diperoleh tiap-tiap partai ditentukan oleh dan secara langsung berkaitan dengan proporsi jumlah suara yang diperolehnya di daerah pemilihan yang bersangkutan.
·         Jumlah kursi yang diperoleh tiap-tiap partai dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang dapat berupa metode ‘sisa terbanyak’ (largest remainder) atau metode ‘rata-rata tertinggi’ (highest average). Setiap cara yang berbeda dalam penghitungan suara ini menimbulkan hasil yang sedikit berbeda – dalam hal jumlah wakil yang terpilih dari tiap-tiap partai politik.
·         Mungkin ada persyaratan yang harus dipenuhi partai agar dapat diikutsertakan dalam pembagian kursi – misalnya, memperoleh presentase suara minimal tertentu.

Peserta pemilu tahun 1971
1.      Golkar
2.      Nahdatul Ulama
3.      Parmusi
4.      Partai Nasional Indonesia
5.      PSII
6.      Parkindo
7.      Partai Katolik
8.      Perti
9.      IPKI
10.  Murba

Kampanye
Pemilu pertama di era Orde Baru tahun 1971 secara legal merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Bada Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. aturan soal kampanye dalam UU itu termuat dalam Bab VI tentang kampanye pemilihan dalam bentuk yang sangat sederhana. Ayat (1) menyatakan, “untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan”, dan ayat (2) hanya mengatakan, “segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampannye diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Aturan yang minimalis ini dianggap sudah jukup jelas dalam bagian penjelasan, dan hanya diberi penjelasan tambahan tentang ayat (2) yang menyatakan, “untuk menghindarkan ekses kampanye Pemilihan Umum maka perlu diadakan suatu tata krama kampanye dan ;pembatasan waktu untuk kampanye”.
Dari sisi komunikasi kampanye terdapat suatu gambaran yang kami kutip di salah satu artikel tentang kampanye yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertempuran ideologia terjadi antar partai pada pemilu-pemilu era Orde Baru. Basis pertempuran terjadi bukan antara “santri” dan “abangan” dalam isu-isu keagamaan, melainkan antara PKI yang abangan dan koalisi PNI yang juga abangan di satu pihak, dan partai-partai “santri”, seperti masyumi dan NU di lain pihak. Bertempur di medan kelas, PKI menawarkan kepemimpinan alternatif yang bersemangat dan mendesak PNI masuk ke dalam kelas yang sama dengan Masyumi dan NU, yaitu kelas pejabat desa, kalangan tuan tanah, dan pedagang. Kampanye berbasis party identification itu berhasil meningkatkan 9 persen suara PKI di Kulon Progo pada pemilu tingkat provinsi tahun 1957 dan mencapai puncaknya  pada 1964 dan 1965. Pemilu 1971 dilaksanakan pada bulan Juli dan masa kampanye dimulai pada bulan Apri. Pada saat iyu, Golkar memobilisasi para pesohor dalam kampanye-kampanye mereka.



Lembaga Penyalur Aspirasi
Lembaga yang,menjadi aspirasi rakyat pada waktu itu adalah ormas, parpol dan dewan perwakilan rakyat yang berada di parlemen. Namaun masyarakat pada umumnya lebih dekat dengan ormas dan parpol dari pada dengan wakil rakyatnya di parlemen. Aspirasi masyarakat lebih pada kondisi social dan ekonomi yang pada saat itu tidak stabil. Gejolak politik yang dikuasai oleh Negara saat peralihan kekuasan dari orde lama ke orde baru mempengaruhi kondisi social maupun ekonomi rakyat yang belum mapan

Hasil Pemilu
No.
Partai
Suara
%
Kursi
1.
Golkar
34.348.673
62,82
236
2.
NU
10.213.650
18,68
58
3.
Parmusi
2.930.746
5,36
24
4.
PNI
3.793.266
6,93
20
5.
PSII
1.308.237
2,39
10
6.
Parkindo
733.359
1,34
7
7.
Katolik
603.740
1,10
3
8.
Perti
381.309
0,69
2
9.
IPKI
338.403
0,61
-
10.
Murba
48.126
0,08
-
Jumlah
54.669.509
100,00
360

Pada Pemilihan Umum Tahun 1971, hasil dan proses ini terlihat sangat jelas. Golkar, yang saat itu tidak mau disebut sebagai partai politik, memperoleh kemenangan besar, yaitu 63,8 % suara pemilih. Politik pemilu selanjutnya adalah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi. Penyederhanaan partai pada dasarnya adalah kontinuitas dari yang pernah dirintis oleh Sukarno. pada tahun 1960 Presiden Sukarno telah mengurangi jumlah partai politik dari kira-kira 25 menjadi 10 yaitu PNI, Partindo, IPKI, NU, PSII, Perti, Parkindo dan Partai Katolik, PKI serta Murba yang sesungguhnya representasi dari ideologi Nasionalis, Islam, Kristen dan marxisme. Sebelumnya, Masyumi dibubarkan oleh Sukarno karena dituduh terlibat dalam pembrontakan PRRI Sumatera Barat yang kemudian tidak terbukti. Setelah peralihan kekuasaan tahun 1966, PKI dibubarkan dan Partindo ditindas. dan sebuah partai Islam (Parmusi) pada tahun 1968 dibentuk. Kesembilan partai tersebut yang kemudian menjadi kontestan dalam Pemilu 1971. Dasar-dasar bagi politik penyederhanaan partai dilakukan satu tahun sebelum pemilu pertama era Orde Baru digelar, Februari 1970. Kala itu, Suharto bertemu dengan pimpinan partai untuk membahasa rencana pemerintah mengurangi jumlah partai. Pertemuan ini menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi di dalam DPR, Maret 1970 yaitu Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik; dan Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pemilihan Umum Tahun 1971, pemilu pertama era Orde Baru yang dilaksanakan dibawah payung hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu. Yang menjadi Pemilih adalah warganegara yang telah burusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Prosedur pendaftarannya adalah sistem stelsel pasif, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban mendaftar semua warga negara yang memiliki hak pilih. Penduduk Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 1971 adalah berjumlah 58.558.776 dari jumlah penduduk Republik Indonesia yang pada waktu itu berjumlah 77.654.492.

Jumlah Suara

Pemilih yang terdaftar                        : 58.558.776
Suara sah                                 : 54.635.338(93,3%)
Golput                                     : 3.923.438(6,7%)

Alokasi suara

No.
Partai
Jumlah Suara Secara Nasional
Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama
Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama
Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama
Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa
Kursi Atas Suara Terbesar
Jumlah Kursi
1
Golkar
34.339.708
214
1.342.084
11
81.770 (III)
1
226
2
NU
10.201.659
48
1..323.245
11
62.931
-
59
3
PNI
3.793.266
16
908.061
7
106.043 (II)
1
24
4
Parmusi
2.930.919
10
1.389.435
12
14.547

22
5
PSII
1.257.056
1
1.039.280
9
8.000
-
10
6
Parkindo
697.618
1
628.752
5
53.882
-
6
7
Katolik
603.740
2
412.428
3
68.706 (IV)
1
6
8
Perti
380.403
2
180.240
1
65.666 (V)
1
4
9
IPKI
338.376
-
338.376
2
109.228 (I)
1
3
10
Murba
47.800
-
47.800
-
47.800
-
-


54.669.509
294
7.561.901
61

5
360

Pembagian Kursi
Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.
Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi.
Pembagian dapil

Orde Baru memperkenalkan pemilu serentak (pemilu borongan) yakni memilih sekaligus anggota DPR, memilih anggota DPRD Tingkat I (provinsi), dan memilih DPRD Tingkat II (kabupaten dan kota madya) dalam satu masa pemilihan. Yang mungkin karena dilakukan dengan cara sekaligus semacam itu maka pemilu diberi predikat sebagai “Pesta Demokrasi”. Dikarenakan diadakan serentak demikian, tentu diperlukan biaya yang besar pula.
Sistem kepartaian
Sistem kepartaian yang berlaku pada pemilu 1971, Sistem banyak partai (sistem multi partai) Sistem banyak partai menunjukkan bahwa suatu negara terdapat lebih dari dua partai politik yang dominan. Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial, seperti ras, suku, agama dan status. Dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti itu maka golongan-golongan dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya.
Dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti yang dijelaskan di atas, maka akan mengakibatkan negara yang bersangkutan cenderung menganut sistem banyak partai. Hal ini sangat wajar, dikarenakan kepentingan yang akan dibawa pastinya akan berbeda-beda dan mudah lebih muda tertampung dan tersalurkan. Seandainya dalam negara yang masyarakatnya majemuk tadi hanya ada beberapa partai saja (satu atau dua partai) maka akan menyulitkan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang dibawa oleh masyarakat. Semakin majemuk masyarakat dalam sebuah negara, maka akan mendorong semakin banyak lahirnya partai politik




Rekrutmen Caleg/Capres
Rekrutmen caleg dan capres diangkat dari internal partai yang di anggap loyalis terhadap partai. Biasanya partai pro pemerintahan lebih mengangkat orang yang di mempunyai kekuasaan tinggi yang dilihat dari keturunan, persahabatan (kolusi). Selain itu juga indicator seorang calon legislative dilihat dari publisitas keberadaan calon itu sendiri, serta citra yang dia miliki di mata public. Hal tersebut merupakan nilai positif bagi seorang calon legislative. Begitu juga yang dilakukan pada saat pemilu tahun 1971.


Dinamika Pemilu dan Parpol 1971
Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, Soeharto juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. Undang-undnag yang digunakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah konsep “netralitas birokrasi” bahwa birokrasi dan para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971, birokrasi dan para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Pemilu 1971 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pada pemilu 1971 dinamika partai politik yang terjadi adalah pemerintah kembali berusaha menyederhanakan partai politik. Seperti pemerintahan sebelumnya banyak partai politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengagngu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru teralisasi pada tahun 1973 partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, GOLKAR dan Partai Demokrsi Indonesia

Pelaksana Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik (conflict management).  Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan;
Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.
Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.
Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.
Analisis
Tujuan utama pemilihan umum adalah untuk menghasilkan parlemen yang legitimate dan pemerintahan yang kuat. Hal ini menjadi tidak mungkin terwujud jika pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada saat yang bersamaan karena isu keduanya berbeda sehingga perilaku pemilih juga tidak bisa dipastikan. Hal ini akan mengakibatkan tidak terjadinya hubungan yang signifikan antara parlemen dengan presiden dan wakil presiden sehingga tidak terwujud tata kelola sistem pemerintahan yang stabil.
Artinya, pemilihan umum merupakan rangkaian tak terpisahkan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, adanya sequence (jeda waktu) antara keduanya, adalah untuk memastikan gambaran riil partai politik pendukung di parlemen terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. Karena hanya partai politik dan gabungan partai politik yang berhasil masuk parlemen-lah yang berhak mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Sehingga keluhan yang menyatakan “presiden terbelenggu” menjadi tidak relevan, karena persoalannya bukanlah di UUD 1945, tetapi lebih pada produk dari pemilihan umum yang belum secara signifikan memposisikan dan menempatkan sistem multipartai pada proporsi yang sebenarnya.
Adalah hak rakyat untuk membuat partai politik, dan hak partai politik untuk ikut pemilu. Tetapi untuk masuk ke parlemen ada mekanisme yang harus ditempuh yaitu Parliamentary Threshold. Agar partai politik dibentuk tidak hanya sekadar untuk ikut pemilu tapi partai politik dibuat agar fungsi-fungsi partai politik dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga parpol menjadi sarana dan wahana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi keniscayaan. Dan rakyat pun akan kembali menghargai dan menghormati partai politik karena sesungguhnya demokrasi tidak akan mungkin tanpa adanya partai politik. Inilah sistem multipartai yang kita bangun untuk diarahkan menuju terbentuknya sebuah rezim pemerintahan presidensil yang efektif. Karena dalam sistem presidensil itu tidak dikenal jumlah partai yang banyak. Selain itu, sebuah keharusan bagi partai politik dan gabungan parpol di parlemen yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk masing-masing menyamakan visi dan misinya agar selanjutnya dijadikan dokumen negara yang harus dipertanggungjawabkan dan diumumkan kepada publik.
Kesimpulan
pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar